Berita

PENYULUHAN HUKUM TERPADU TAHAP II

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum bagi Aparatur/Masyarakat khususnya Kepala Urusan/Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Ketua BPD/LPKMK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan sebagai pelayan masyarakat, sehingga menjadi Aparatur/masyarakat yang taat dan patuh pada hukum, Bagian Hukum melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Tahap II pada tanggal 19 September 2013 yang . . . .

dipublish Tanggal : 2016-06-27 07:35:27 | Hits: 39 | Baca Selengkapnya
RAPAT PARIPURNA DPRD

Dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Madiun beberapa waktu yang lalu telah disepakati jadwal Rapat Paripurna DPRD untuk masa sidang II membahas Prolegda Tahun 2013 yang akan dimulai pada tanggal 30 September 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013, adapun Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas sebanyak 3 (tiga) yaitu . . . .

dipublish Tanggal : 2016-06-27 07:44:01 | Hits: 55 | Baca Selengkapnya
Penyuluhan Hukum Terpadu

Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Kabupaten Madiun yang dilaksanakan oleh dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukumdan kesadaran hukum bagi aparat dan masyarakat, Staf urusan/Kasi Pemerintahan  dan tokoh masyarakat  se kecamatan Kare, Gemarang, saradan, Mejayan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo dan Sawahan  Kabupaten Madiun  yang dilaksnakan pada tanggal 23 Agustus 2016 di Graha Eka . . . .

dipublish Tanggal : 2016-09-01 11:57:22 | Hits: 41 | Baca Selengkapnya
Koordinasi Dengan Universitas Brawijaya

Dalam rangka meningkatkan keserasian Peraturan Daerah (PERDA) dengan peraturan yang lebih tinggi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun bekerjasama dengan PPOTODA Universitas Brawijaya dalam melakukan kajian hukum.

dipublish Tanggal : 2016-07-18 10:57:45 | Hits: 55 | Baca Selengkapnya

Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka banyak ketentuan baru yang harus dipahami oleh para pembentuk Peraturan Perundang-undangan dan SKPD pelaksana produk hukum daerah itu sendiri. Pemahaman yang . . . .

dipublish Tanggal : 2016-12-01 10:48:23 | Hits: 10 | Baca Selengkapnya
  • « 
  • ‹ 
  • Page 1 of 1
  •  ›
  •  »